Mataram – PT. Kijang Lombok Raya berangkatkan lagi 39 orang calon pekerja migran Indonesia tujuan perusahaan perladangan sawit di Malaysia, PT. Tradewids Plantation Berhad, dengan jadwal penerbangan langsung Lombok – Kuala Lumpur pada Selasa (27/9). Dengan acara pelepasan sederhana, harapan demi harapanpun disampaikan para calon pahlawan devisa ini, untuk memperkuat semangatnya bekerja, selama menjalani kontrak 2 tahun kedepan.
Selain demi kesejahteraan keluarga, keselamatan dan kenyamanan dirinya saat rantauan, juga menjadi yang utama. Dan kini telah didapatinya dari perusahaan penyalur yang memberangkatkannya yaitu PT. Kijang Lombok Raya.
“Sebelumnya kami memang mengeluarkan biaya Rp2,5 juta untuk medical dan pembuatan visa kerja, tapi oleh PT. Kijang Lombok Raya pengeluaran kami itu seluruhnya dikembalikan. Jadi kan proses administrasi ditanggung semua alias gratis. Saya dan saudara – saudara saya yang berangkat sekarang ini, bahkan diperlakukan sangat baik, mulai dari saat perekrutan, pengurusan berkas, sampai masa orientasi pra pemberangkatan. Kita sudah dianggap seperti keluarga,” ucap Komang Supatra asal Desa Karang Bayan Lingsar Lombok Barat.
Komang Supatra merupakan satu dari sekian banyak pekerja migran tujuan Malaysia yang merasakan hal serupa, melalui PT. Kijang Lombok Raya. Kenyamanan menjadi pekerja resmi juga dirasakan Muhsin, calon PMI asal Desa Praubanyar Terara Lombok Timur. Ia bahkan mengharapkan agar seluruh perusahaan penyalur di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat dapat berlaku serupa, yakni memiliki komitmen yang sama untuk menggeratiskan perekrutan calon PMI tujuan Malaysia.
“Saya sudah tiga kali ini berangkat PMI ke Malaysia melalui PT. Kijang Lombok Raya. Di Malaysia itu kami ketemu pekerja asal Indonesia, yang disalurkan dari perusahaan lain khususnya saudara kita dari Lombok yang ternyata dipungut biaya dari perusahaan penyalurnya. Dia tidak masuk dari PT. Kijang Lombok Raya. Ada yang gratis tapi setelah bekerja, malah dipotong gaji sampai 6 bulan. Padahal zero cost ini kan sudah jadi komitmen pemerintah,” ucap Muhsin menceritakan.
Muhsin meminta kepada pemerintah agar melakukan survei atau mengecek langsung oknum perusahaan penyalur yang meraup keuntungan dari perekrutan tenaga kerja migran. Bila perlu dikatakannya, agar pemerintah mencabut izin perusahaannya jika tidak sesuai dengan komitmen pemerintah terkait program zero cost (tanpa biaya).
“Padahal kan sudah jadi komitmen Pemerintah Indonesia – Malaysia jika menjadi pekerja migran ke Malaysia tanpa dipungut biaya. Pemerintah ini harusnya tegas, kasian saudara – saudara kita yang mau mengais rezeki sampai merantau kok justru dipungut bayaran,” tegasnya.
aNd
