Lombok Tengah – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Evi Apita Maya serap aspirasi masyarakat dan santri di Yayasan Al Huda Nusantara Sembilan, Desa Tanak Beak Batukliang Utara Lombok Tengah pada Selasa (23/01). Program bertajuk edukasi masyarakat terkait hubungan pusat dan daerah ini, untuk memberikan pemahaman tentang bernegara sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya terhadap pemerintah.
Dihadapan ratusan orang yang hadir, Evi Apita Maya menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ia mengatakan keduanya saling berkaitan dimana pemerintah pusat melingkupi otonomi pemerintah daerah yang dipimpin oleh penyelenggara pemerintahan yakni Presiden dan Wakil Presiden serta dibantu oleh Menteri.
Sejalan dengan pembahasan ini, Evi Apita Maya menyinggung proses demokrasi Pemilu 2024 yang sebentar lagi dilaksanakan. Sehingga penting, untuk para warga negara menentukan pilihan pemimpin demi arah kebijakan dan masa depan negara lima tahun kedepan.
“Jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya, ini penting karena masa depan bangsa lima tahun kedepan bergantung pada pilihan kita pada Pemilu nanti,” ujarnya.
Melalui materi tentang alur otonomi tingkat pusat hingga daerah yang disampaikannya, Evi Apita Maya berharap setiap masyarakat lebih kritis ketika menemukan aparatur pemerintah yang bertindak tidak sesuai dengan norma tugas dan kewajibannya. Hak sebagai warga di Indonesia ini, salah satunya mendapatkan santunan dari negara sebagaimana azaz keadilan sosial yang tertuang dalam sila ke lima Pancasila.
“Jenis bantuan PKH, Bansos dan lain sebagainya yang diterima masyarakat itu sumbernya dari Negara, bukan dari uang pribadi pejabat publik. Pemberian subsidi ke masyarakat itu adalah kewajiban Negara juga, sebagai bentuk pemerataan sosial jadi dipahami ya,” ucap Evi Apita Maya menjelaskan.
Banyak masukan dan aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan ini, akan menjadi catatan senator dapil NTB Evi Apita Maya itu. Dan bahkan tak jarang juga warga menanyakan karakter – karakter pemimpin yang wajib untuk dipilih pada Pemilu 14 Februari mendatang.
aNd
