Mataram – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB merilis realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp 23,311 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 8,3 trilun atau sebesar 83,86 persen dari pagu dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 14,9 triliun atau 91,69 persen dari pagu.
Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi NTB, Mochamad Izma Nur Choironi saat Media Ghatering akhir tahun di Mataram pada Rabu (27/12), memaparkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan 2,27 persen dibanding tahun sebelumnya atau periode year on year (y-o-y). Realiasi belanja pegawai berada di Rp 2,7 triliun yang juga mengalami kenaikan 1,26 persen dibanding tahun 2022. Atau sebesar 91,49 persen dari pagu belanja sebesar Rp 3,1 triliun.
“Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh tingginya realisasi belanja gaji dan tunjangan PPPK, tunjangan TNI-Polri secara umum, belanja tunjangan khusus dan beberapa pengaruh lainnya,” ujar Mochamad Izma.
Realisasi belanja barang sampai dengan November 2023 juga mengalami kenaikan 14,99 persen dari priode serupa tahun sebelumnya. Lima komponen belanja barang ini tercatat tumbuh positif dibanding tahun 2022 namun hanya komponen belanja pemeliharaan yang mengalami komtraksi -0,37 persen dari periode tahun sebelumnya.
“Belanja perjalanan dinas tumbuh tinggi 36,84 persen, dengan realisasi perjalanan dinas luar negeri melonjak 252,28 persen dibanding november 2022. Atau dengan total realisasi sebesar Rp 2,51 miliar. Pertumbuhan belanja barang menandakan aktivitas satker meningkat dalam menjalankan tusinya,” jelasnya.
Realisasi belanja modal juga mengalami kontraksi -11,98 persen dibanding tahun 2022, atau mencapai 79,37 persen dari pagu sebesar Rp 3,5 miliar. Sementara itu realisasi belanja modal berupa belanja jalan, irigasi dan jaringan menyumbang 87,45 persen atau sebesar Rp 2,2 triliun. Berbeda halnya dengan realisasi belanja modal pada jenis belanja modal tanah, peralatan dan mesin hingga gedung dan bangunan mengalami kontraksi sebesar -26,33 persen.
“Yang terakhir ini realisasi belanja sosial sebesar Rp 20,56 miliar atau sebesar 99,82 dari pagu Rp 20,59 miliar. Realiasi ini meningkat 48,41 persen. Adapun komponen bansos berupa Perlinsos sudah tersalur Rp 19,43 miliar atau 100 persen dari pagu yang ditetapkan. Dan komponen rehabilitasi sosial sudah tersalur Rp 1,13 miliar dari pagu Rp 1,16 miliar,” papar Izma.
aNd
