Mataram – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan berdasarkan data yang valid dan terintegrasi. Menurutnya, program yang dijalankan tanpa data yang jelas tidak akan efektif.
Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (17/11).
“Tujuan rapat kita hari ini adalah menyamakan data kita bersama. Tidak ada kata mustahil kita yakin, tentunya kita bekerja berdasarkan data. Tanpa data yang jelas dan tepat sasaran, maka yang kita lakukan seperti menabur garam di air laut,” tegas Wagub.
Ia menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur NTB, penanganan stunting membutuhkan gerakan bersama lintas sektor, termasuk dukungan CSR, serta harus terintegrasi dengan program Desa Berdaya.
Sebagai langkah awal, Wagub meminta percepatan kolaborasi di dua kabupaten yang masih berstatus zona merah stunting. “Data selanjutnya adalah data desa-desa yang sudah dicanangkan pelaksanaan kegiatan di tahun 2025–2026,” ujarnya.
Dengan data desa yang terpadu, lanjutnya, PKK, BKOW, dan organisasi kemasyarakatan lain dapat mengambil peran melalui desa binaan masing-masing.
“Sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk membantu program tersebut,” tambahnya.
Wagub juga menyoroti pernikahan usia dini sebagai salah satu akar persoalan stunting. Ia mendukung edukasi masif di sekolah dan pondok pesantren. “Kita perhatikan ibu yang menikah muda akan melahirkan anak-anak yang dalam kondisi kurang, karena kurangnya pengetahuan dan ilmu,” pungkasnya.
Rakor turut dihadiri Kepala Bappeda NTB Iswandi, Kadis Kesehatan dr. Lalu Hamzi Fikri, Kadis P2KBP3A Surya Bahari, Kadis Sosial Nunung Triningsih, Direktur RS Mandalika dr. Oxy Tjahjo Wahjuni, dan Ketua Satgas MBG NTB Ahsanul Khalik.
admiNFO