Mataram – Pemerintah Provinsi NTB mendorong peningkatan pendapatan nonpajak sebagai respons atas penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang turun menjadi Rp693 triliun, atau berkurang 24,7 persen dari tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11).
“Tentu saja ada sisi positif dari kebijakan ini. Girah kami untuk mencari pendapatan tambahan itu lebih kuat. Sekarang tiap hari saya panggil Bapenda dan dinas-dinas untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan nonpajak yang bisa dimaksimalkan tahun depan,” ujarnya.
Meski demikian, Gubernur mengkhawatirkan dampak penurunan TKD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan menurunnya jumlah uang yang masuk ini, pertumbuhan ekonominya yang kami khawatirkan. Di triwulan pertama kami sempat minus 1,43 persen akibat kontraksi sektor tambang sampai minus 30 persen. Tapi tertolong oleh pertanian dan pariwisata yang justru mencatat pertumbuhan tertinggi dalam 14 tahun terakhir,” jelasnya.
Ia menambahkan, sektor pertanian saat ini terbantu oleh penetapan HPP beras Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg, sementara sektor pariwisata terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Gubernur juga meminta agar kebijakan fiskal nasional memberi ruang bagi provinsi kepulauan seperti NTB untuk lebih leluasa dalam pengelolaan sektor kelautan dan transportasi.
“Setidak-setidaknya, politik anggarannya perlu memberi perhatian lebih bagi provinsi kepulauan, terutama untuk anggaran perhubungan dan kelautan,” imbuhnya.
Menutup pertemuan, Gubernur berharap ada mekanisme konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah sebelum kebijakan fiskal ditetapkan.
“Tidak masalah pusat membuat kebijakan tertentu, tapi ya ada proses konsultasi dengan daerah,” pungkasnya.
admiNFO
