Mataram –Ada cahaya di ujung Terowongan” begitulah yang khas dan selalu di ucap sosok Gubernur NTB Zulkieflimansyah, yang kini telah membawa Provinsi dengan julukan Bumi Beribu Masjid ini lebih dewasa menyikapi segala problematika daerah yang terjadi sepanjang kepemimpinannya. Betapa tidak, baginya selalu ada jalan keluar dengan keputusan bijak pada setiap permasalahan yang terjadi.

Komitmennya untuk selalu berpihak pada rakyat telah teruji nyata, banyak masalah yang mengundang reaksi selalu disikapi dengan mengutamakan kepentingan bernilai adil, baik bagi masyarakatnya juga bagi daerah. Seperti permasalahan yang baru – baru ini terjadi, yakni sengketa investasi dikawasan pariwisata tersohor Gili Trawangan Indah (GTI).

Masyarakat dicengangkan dengan keputusan yang diambil Gubernur yang akrab disapa Bang Zull tersebut. Keputusan untuk memutus kontrak dengan PT. GTI tentunya bukan sembarang ucap, karena telah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai hal. Sehingga dengan keputusan itu pengelolaan GTI sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Provinsi NTB, dan akan dikelola seluas – luasnya untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat NTB.

Nantinya kebijakan ini akan memberi efek sosial yang sangat tinggi, dimana partisipasi bersama dalam mengelola GTI akan sangat terasa dirasakan oleh masyarakat, dan hal ini sesuai dengan yang selalu diungkapkannya bahwa apa artinya pembangunan jika masyarakat tidak merasakan hasilnya.

Belum lama ini juga, langkah berani diambil pemerintah provinsi NTB untuk menyehatkan keuangan daerah yang terus terkoreksi serius oleh dua kejadian luar biasa yang menimpa NTB. Setelah bencana gempa bumi yang menguras kantung ekonomi daerah beberapa tahun lalu, kini bencana pandemi Covid-19 kembali melesukan perekonomian daerah yang baru saja melangkah tumbuh.

Dalam hal ini Gubernur NTB memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 750 miliar guna mendukung berjalannya program strategis sebagai tonggak ekonomi daerah. Langkah inipun sontak menuai reaksi ditengah masyarakat, namun jika hal ini tidak dilakukan maka APBD provinsi NTB akan mengalami defisit yang berkelanjutan.

Sengkarut ancaman yang kini menjadi berkah dari kebijakan Gubernur NTB ini, akhirnya nyata terlihat sebagai cahaya bagi banyak pihak pemangku kepentingan. Baik dari lembaga vertikal maupun para wakil rakyat yang mengisi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sekretaris Komisi V sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Provinsi NTB, TGH. Patompo Adnan, Lc., MH., ketika dihubungi pada Selasa (14/9) mengapresiasi langkah Gubernur Zulkieflimansyah dalam permasalahan tersebut sebagai langkah tepat dan bijak.

“Keberpihakannya pada rakyat dari setiap langkah yang diambil sangat nyata dan terasa,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, akan dapat dirasakan dan dilihat. “Karena itulah alasan mengapa suatu pemerintahan itu ada, yaitu memastikan terwujudnya maslahat untuk masyarakat luas, dan gubernur NTB sangat paham itu,” ucapnya.

Lebih jauh Patompo yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Nurul Ilmi Ranggagata Lombok Tengah ini, menyinggung prokontra yang kemudian timbul dari kebijakan – kebijakan Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah. Menurutnya setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat, tentu harus selalu didukung. Sebagaimana dilakukan Gubernur Zulkieflimansyah dengan visi kerakyatan dan keummatannya yang sangat jelas terasa ditengah masyarakat.

“Jika ada yang kritik dan tidak setuju, dengan hal baik seperti itu tentu masyarakat akan menilai, siapa yang benar. Namun itulah hukum yang berlaku dalam kehidupuan ini, untuk kebaikan itu selalu ada musuhnya dan untuk kesalahan ada yang membenarkannya meski ia salah, dan para pemimpin visioner paham dengan hal itu. Karenanya dia (Gubernur Zulkieflimansyah) tidak ragu mengambil keputusan jika efek sosialnya besar,” ungkap Patompo.

//aNd