Lombok Tengah – Usai sudah perjalanan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB yang berlangsung selama 13 – 20 Februari 2021 di sejumlah titik lokasi di Lombok. TGH Patompo Adnan LC, MH., salah satu diantaranya membedah persoalan ditengah masyarakat yang berkutat pada pengembangan potensi sumber daya manusia untuk menyongsong industrialisasi ditengah tantangan Pandemi Covid-19.

Legislator dari Fraksi PKS dapil 8 Lombok Tengah ini, blusukan ke 10 titik lokasi Dusun dan Desa untuk menghimpun masukan serta membantu terlaksananya program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mendukung program pembangunan pemerintah. Tentunya tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan dalam aturan penggunaan masker dan menjaga jarak aman penularan virus berbahaya.

reses delapan hari dilaksanakan oleh para anggota dewan provinsi Nusa Tenggara Barat, salah seorang dari anggota dewan yang melaksanakan reses adalah TGH Patompo Adnan Lc,MH, yang mendapatkan suara pada pileg lalu dari dapil delapan Lombok Tengah, disepuluh titik reses yang didatanginya dari tanggal 13-20 Februari 2021, dan tetap menggunakan protokal Kesehatan penanggulangan covid 19, patompo

“Saya mendapatkan banyak masukan dan usulan dari masyarakat. Ada beberapa hal penting yang menjadi aspirasi masyarakat antara lain, Bidang tenaga kerja, Pertanian, Peningkatan SDM dan Infrastruktur sarana serta prasarana penunjang stimulus ekonomi,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui pesan media sosial pada Kamis (25/2).

Terkait aspirasi masyarakat tersebut, Patompo memberikan penjelasan tentang apa yang telah dan akan dikerjakan pemerintah. Industrialisasi yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah provinsi NTB dibawah kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, menjadi pamungkas jawaban dari aspirasi masyarakat. Melalui mekanisme “dari inovasi masyarakat untuk produktifitas masyarakat”, Patompo bersama masyarakat sepakat bahwa stimulus ekonomi dapat bertumbuh melalui program industrialisasi.

“Industrialiasi yang dimaksud adalah bukan industrialisasi dengan berdirinya bangunan rakasasa, yang pasti akan menggunakan space luas, dan tidak jarang merusak lingkungan, bahkan mendatangkan polusi lingkuangan. Seperti gudang tembakau di Wajegeseng Kopang yang menghebohkan itu. Tapi yang dimaksud dengan industrialiasi ala Gubernur NTB adalah bagaimana masyarakat diberdayakan dengan potensi diri dan alam yang ada dikembangkan dan diberdayakan,” ujarnya.

Patompo mengatakan bahwa indurtialisasi adalah tentang peningkatan potensi SDM dan SDA yang ada. Bagaimana agar hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dapat diolah sendiri dengan alat-alat yang dibuat oleh UMKM dalam daerah. “Sehingga dengan system ini semua bergerak dan berdaya, lapangan kerja tercipta ditempat sendiri, dan jika kwalitas barang yang dihasilkan meningkat dan bagus maka bisa dijual dan bersaing dengan produk lain. Meski program ini bukan tidak ada kendala, tapi setiap usaha dan keinginan pasti ada kendalanya, dan banyak yang tidak suka, namun harus dijalankan,” jelas Patompo.

Industrialiasi menyentuh seluruh sektor dan menjangkau seluruh potensi yang ada. Salah satunya dibidang pertanian, misalnya dengan produktivitas biji kemiri di Montong Sapah Lombok Tengah. Patompo menyampaikan bahwa produktivitas masyarakat setempat kini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membuat alat – alat yang memudahkan pengolahan kemiri dan hasil pertanian lainnya. Dengan harapan agar produktivitas semakin meningkat dan ekonomi masyarakatpun cepat bertumbuh.

“Ketika pemerintah hadir dan memberikan alat tersebut, maka itu artinya masyarakat ingin diberdayakan, alat ini sederhana, tapi bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, dan masyarakat sangat membutuhkan itu. Saya pernah di kirim pesan lewat WA oleh warga yang membutuhkan alat itu, sehingga saya berkesimpualan, bahwa industrialiasi ala pemerintahan Zul ini sudah tepat dan ini patut didukung dan diapresiasi, karena ini akan menjadi peimcu pertumbahan ekomomi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Patompo memberikan penjelasan bahwa salah satu misi NTB Gemilang adalah NTB sehat dan cerdas. Menurutnya salah satu misinya adalah program seribu cendikia, dengan memberikan beasiswa kepada putera puteri NTB yang kuliah diluar dan didalam negeri. Ia menjelaskan terdapat sekitar 500 mahasiswa yang kini sudah berada diluar negeri dan sekitar 800 mahasiswa juga telah menjalankan kuliahnya didalam negari yang tentunya dengan melalui seleksi yang ketat.

“Tentu ini juga salah satu cara pemerintah berpihak dan memperhatikan setiap keinginanan masyarakat dibidang Pendidikan, agar putra puteri NTB bisa berinteraksi dan membuktikan dirinya dengan dunia luar,” tandas Patompo.

Patompo mengatakan bahwa tidak jarang program seribu cendikia ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan, karena dinilai kurang bermanfaat khususnya dalam waktu dekat sehingga terkesan menghamburkan dana. Pada beberapa kesempatan saat reses Patompo menjelaskan bahwa program beasiswa tersebut merupakan program investasi jangka panjang. Meski demikian manfaatnya sudah terasa, utamanya bagi mahasiswa dan pembangunan daerah dengan pola adopsi perkembangan daerah lain untuk diterapkan pada daerah sendiri.

Selain itu pemerintah juga terus melakukan berbagai peningkatan SDM life skill di balai latihan yang ada. Karenanya Patompo mengajak masyarakat untuk terus mendukung program beasiswa ini, karena manfaatnya kembali ke rakyat.

“Intinya pemerintah terus berupaya sekuat tenaga untuk memberdayakan masyarakat. Meski diterpa dua bencana secara berturut-turut, gempa dan virus corona, namun tetap bekerja yang terbaik untuk masyarakatnya. Program beasiswa sudah berjalan sejak 2019 dan pemerintah pusat dalam evaluasi pendanaanya tidak mempermasalahkannya,” ucap Patompo.

Sementara itu dari segi pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang ekonomi masyarakat, Patompo menjelaskan bahwa kewenangan dalam program ini menjadi tanggungjawab bersama. Pemerintah telah membagi tanggungjawab fokusnya meliputi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten – kota. Dalam hal ini legistalif pun berperan melalui pengelolaan program pokok pikiran yang menyentuh bidang – bidang pembangunan infrastruktur tersebut.

“Apa yang menjadi kewajiban provinsi telah dan sedang dijalankan, meski sekema anggaran menyesuaikan dengan pandemi covid dan bahkan saat ini terdapat aturan atau regulasi yang dibuta,” kata Patompo.

Melalui sederet program cerdas tersebut, Patompo berkesimpulan bawah NTB pemerintahan Zul-Rohmi mampu membuat seluruh sektor memiliki magnet, sehingga bisa menarik pihak lain untuk terlibat yang bahkan berinvestasi di NTB. Ia menilai pemerintahan ini tetap bisa kerja untuk rakyatnya, dan memberikan yang terbaik disaat wabah terus melanda.

aNd